Teminabuan – Gelar Pahlawan Soeharto Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Sebagian masyarakat menilai keputusan tersebut layak sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya dalam membangun negeri, namun tak sedikit pula yang menolak karena menilai masa pemerintahannya penuh pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi yang terstruktur.
Soeharto resmi mendapat gelar Pahlawan Nasional dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (8/11/2025). Gelar tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada keluarga almarhum. Dalam acara penuh khidmat itu, Siti Hardijanti Rukmana, atau yang akrab disapa Tutut Soeharto, hadir mewakili keluarga besar Cendana.
Tutut: “Kita Lihat Apa yang Sudah Dikerjakan Bapak”
Baca Juga : Cekcok WA Remaja di Bangka Tengah Tusuk Rekannya hingga Tewas
Usai acara, Tutut Soeharto memberikan tanggapan terhadap beragam kritik yang muncul di media dan masyarakat. Dengan suara tenang namun tegas, ia menyampaikan bahwa masyarakat sebaiknya menilai Soeharto secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi kontroversialnya.
“Kita lihat apa yang sudah dilakukan Bapak untuk bangsa ini. Beliau membangun dari tidak punya apa-apa menjadi negara yang berdiri kokoh secara ekonomi dan infrastruktur,” ujar Tutut kepada wartawan di Istana Negara.
Ia juga menambahkan bahwa keputusan pemerintah memberikan gelar pahlawan bukan sekadar bentuk penghormatan keluarga, melainkan penilaian atas kontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa.
Bapak mengabdikan hidupnya untuk Indonesia. Tentu tidak ada manusia yang sempurna, tapi jasa beliau membangun bangsa ini tidak bisa dihapuskan begitu saja,” tambah Tutut.
Gelar yang Menimbulkan Polemik
Meski upacara berlangsung lancar, suara penolakan terhadap pemberian gelar tersebut muncul dari berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis HAM. Mereka menilai Soeharto masih memiliki “rekam jejak gelap” selama 32 tahun berkuasa di era Orde Baru.
Beberapa organisasi HAM mengingatkan kembali kasus pelanggaran HAM berat seperti Tragedi 1965, Trisakti-Semanggi, dan pembatasan kebebasan pers yang terjadi selama masa pemerintahannya. Mereka menilai pemberian gelar tersebut berpotensi “melukai ingatan korban dan keluarga korban.”
Di sisi lain, sejumlah tokoh politik dan masyarakat justru mendukung keputusan itu. Mereka berpendapat bahwa Soeharto berperan besar dalam menciptakan stabilitas nasional, membangun infrastruktur besar-besaran, memperkuat swasembada pangan, dan membawa Indonesia pada masa pertumbuhan ekonomi pesat di era 1980-an dan 1990-an.
Pemerintah: Gelar Diberikan Berdasarkan Kajian Panjang
Kementerian Sosial melalui Tim Peneliti, Pengkaji, dan Penetapan Gelar Pahlawan Nasional (TP2GP) menegaskan bahwa proses pemberian gelar telah melalui kajian historis yang panjang.
Juru bicara Kemensos menyebut, pemberian gelar tidak dimaksudkan untuk “menghapus sejarah kelam”, tetapi untuk menilai kontribusi konkret terhadap pembangunan bangsa.
“Pahlawan Nasional bukan berarti sosok tanpa cela. Ini bentuk penghargaan terhadap jasa yang berdampak besar bagi negara, dengan tetap menghormati kritik yang ada,” ujar pejabat Kemensos.
Masyarakat Terbelah
Di media sosial, perdebatan soal gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto menjadi topik hangat. Tagar #SoehartoPahlawan dan #TolakGelarPahlawanSoeharto sempat trending di X (Twitter) sepanjang akhir pekan.
Sebagian netizen menilai keputusan ini adalah upaya “rekonsiliasi sejarah”, sementara lainnya menganggapnya sebagai langkah mundur bagi demokrasi.
Seorang akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Bima Adi, menilai bahwa perdebatan ini menunjukkan masyarakat semakin dewasa dalam memandang sejarah.
“Pro dan kontra adalah hal wajar. Justru ini menjadi momentum bagi bangsa untuk merefleksikan perjalanan sejarahnya secara jujur dan terbuka,” katanya.
Keluarga Cendana Minta Semua Pihak Tenang
Menanggapi semua reaksi itu, Tutut Soeharto meminta agar masyarakat melihat niat baik di balik keputusan tersebut. Ia berharap gelar itu menjadi pengingat bahwa Soeharto juga pernah berjuang keras untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukan.
“Kami berterima kasih atas keputusan pemerintah dan semua pihak yang menilai jasa Bapak secara objektif. Semoga semua ini menjadi pelajaran bahwa setiap pemimpin punya sisi baik dan buruknya, tapi yang terpenting adalah niat membangun bangsa,” tutur Tutut dengan mata berkaca-kaca.
Ia juga menegaskan bahwa keluarga Cendana tidak akan memperpanjang perdebatan. “Kami menerima dengan penuh syukur, bukan untuk membangkitkan luka lama, tetapi untuk mengenang jasa beliau,” ujarnya.
