INFO Teminabuan – POHR minta Wamendagri untuk tidak melakukan intervensi terhadap kinerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perwakilan dari Tanah Papua. Pernyataan ini muncul sebagai bentuk penegasan terhadap pentingnya menjaga independensi lembaga negara.
Perwakilan POHR menyampaikan bahwa setiap lembaga memiliki kewenangan dan fungsi masing-masing yang harus dihormati. Mereka menilai intervensi dari pihak manapun dapat mengganggu jalannya tugas serta peran DPD RI dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah.
Baca Juga : Prinsip Tata Kelola Tambang Berkelanjutan Papua Barat
Selain itu, POHR minta Wamendagri untuk fokus pada tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya di pemerintahan. Mereka menegaskan bahwa sinergi antar lembaga tetap diperlukan, namun harus berjalan tanpa mencampuri kewenangan satu sama lain.
Isu ini juga menyoroti pentingnya menjaga prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan. Dengan adanya batasan yang jelas antar lembaga, proses pengambilan kebijakan dapat berjalan lebih objektif dan transparan.
POHR berharap semua pihak dapat menghormati mekanisme yang berlaku serta menjaga hubungan kelembagaan tetap harmonis. Mereka juga mengajak seluruh elemen untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan pandangan.
Dengan sikap tegas tersebut, POHR minta Wamendagri agar tidak melakukan intervensi dan tetap menghormati independensi DPD RI. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga negara serta memastikan aspirasi masyarakat, khususnya dari Tanah Papua, dapat tersalurkan dengan baik.
