INFO Teminabuan – Senator PFM meminta Kejaksaan Agung mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan sawit di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong. Ia menilai perusahaan tersebut mengabaikan komitmen terhadap 14 marga pemilik hak ulayat di wilayah tersebut.
Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya itu menyampaikan desakan tersebut setelah menerima laporan masyarakat adat yang merasa dirugikan. Menurutnya, perusahaan tidak merealisasikan sejumlah janji yang sebelumnya disepakati bersama para kepala marga, termasuk terkait kompensasi lahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan fasilitas umum.
Baca Juga : Menteri ATR/BPN jadi Penceramah pada Bukber Kepala Staf AL: Negara Besar Mampu Ciptakan Rasa Aman
Senator PFM menegaskan bahwa perusahaan wajib menghormati kesepakatan yang telah dibuat dengan masyarakat adat. Ia menyebut langkah hukum perlu ditempuh jika perusahaan mengabaikan tanggung jawab sosial dan hukum. Ia juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas untuk menjaga keadilan bagi masyarakat adat.
Ia menilai keberadaan investasi sawit seharusnya membawa manfaat ekonomi bagi warga lokal, bukan justru memicu konflik dan kekecewaan. Oleh karena itu, ia mendorong Kejagung turun langsung melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap legalitas perizinan, realisasi kewajiban perusahaan, serta alur kesepakatan dengan 14 marga di Klamono.
Selain meminta pengusutan, Senator PFM juga mengajak pemerintah daerah Kabupaten Sorong untuk memfasilitasi dialog terbuka antara perusahaan dan masyarakat adat. Ia berharap semua pihak dapat menemukan solusi adil tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat setempat.
Dengan desakan ini, Senator PFM menegaskan komitmennya untuk mengawal hak masyarakat adat serta memastikan setiap investasi berjalan sesuai aturan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.
