Teminabuan – Respons Ketum Golkar Kejadian mengejutkan datang dari dunia politik setelah Bupati Lampung Selatan, Ardito Wijaya, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Desember 2025. Ardito, yang merupakan kader dari Partai Golkar, ditangkap terkait dugaan suap dalam proyek-proyek pemerintah daerah di Lampung Selatan. Penangkapan ini langsung mengundang reaksi dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang angkat bicara terkait kasus ini.
Ardito Wijaya, yang baru menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan pada 2021, diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah. Selain Ardito, beberapa orang lain yang terlibat dalam jaringan suap juga turut diamankan oleh KPK, yang kini sedang dalam proses penyidikan lebih lanjut.
Dalam tanggapannya, Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan bahwa partainya tidak akan memberikan perlindungan terhadap kader yang terlibat dalam kasus korupsi “Golkar sangat menyesalkan peristiwa ini. Kami tegaskan bahwa tidak ada tempat bagi korupsi di tubuh Partai Golkar. Kami mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan dan berharap KPK bisa mengungkap kasus ini secara transparan dan adil,” ujar Airlangga saat diwawancarai di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2025.
Respons Ketum Golkar Kronologi Penangkapan: Ardito Terjerat Dugaan Suap
Baca Juga : Gubernur Sumsel Resmikan SIALAM, Akses Informasi dan Izin Perhutanan Sosial
Respons Ketum Golkar Operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Lampung Selatan Ardito Wijaya dilakukan oleh KPK pada tanggal 6 Desember 2025. Berdasarkan informasi yang diperoleh, penangkapan tersebut bermula dari adanya laporan terkait adanya praktik suap dalam pengadaan proyek di pemerintahan Lampung Selatan. KPK yang melakukan serangkaian penyelidikan akhirnya mengamankan Ardito bersama beberapa pejabat daerah lainnya serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam transaksi ilegal tersebut.
Menurut sumber di KPK, Ardito diduga menerima suap dari kontraktor yang memenangkan tender proyek pengadaan barang dan jasa di Lampung Selatan. Uang suap tersebut diduga berkaitan dengan proyek-proyek yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang melibatkan sejumlah pihak swasta yang menginginkan keuntungan lebih besar dari proyek-proyek yang mereka ikuti.
“Penangkapan ini adalah bagian dari upaya KPK untuk memberantas korupsi yang merajalela di tingkat daerah. Kami akan bekerja keras untuk mengungkap lebih lanjut keterlibatan para pihak lainnya yang terlibat dalam praktik korupsi ini,” kata Firli Bahuri, Ketua KPK, dalam konferensi pers terkait OTT tersebut.
Airlangga Hartarto: Golkar Tidak Toleransi Korupsi
Menanggapi penangkapan Ardito Wijaya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa partainya tidak akan menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. “Kami tidak akan memberi ruang bagi siapa pun, apalagi kader partai, untuk terlibat dalam perbuatan yang merugikan rakyat dan mencoreng citra partai. Kami mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK,” ujar Airlangga Hartarto dengan tegas.
Airlangga juga menambahkan bahwa meskipun Ardito merupakan kader Golkar, partai telah mengambil langkah tegas untuk menanggapi kasus ini. “Golkar akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami akan memberikan bantuan dan dukungan kepada KPK jika dibutuhkan, tetapi kami juga akan memastikan bahwa partai tidak melindungi siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi,” lanjutnya.
Sebagai langkah awal, Golkar telah memberikan surat pemberhentian sementara kepada Ardito Wijaya dari semua posisi partai yang diembannya, sementara menunggu proses hukum berlangsung. “Kami berharap proses hukum bisa berjalan dengan transparan dan adil. Jika nanti terbukti bersalah, maka kami akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan partai dan hukum yang berlaku,” ujar Airlangga.
Reaksi Publik: Kepercayaan Masyarakat terhadap Partai Golkar
Penangkapan Bupati Ardito Wijaya dalam OTT KPK ini tidak hanya mengejutkan Golkar, tetapi juga masyarakat luas.
Reaksi masyarakat pun beragam, dengan banyak yang menilai bahwa penangkapan ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem politik dan pemerintahan daerah.
“Ini tentu sangat mengecewakan. Saya kira Golkar perlu lebih ketat lagi dalam mengawasi kader-kadernya di daerah agar tidak ada lagi yang terjerat kasus korupsi.
Namun, ada juga yang mengapresiasi langkah tegas Golkar dalam menanggapi kasus ini. “Golkar menunjukkan sikap yang jelas dengan tidak melindungi kader yang tersangkut masalah hukum. Ini adalah bukti bahwa Golkar berkomitmen untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi,” kata Rina, seorang aktivis yang peduli terhadap isu-isu pemerintahan.
KPK Berkomitmen Terus Berantas Korupsi
Sementara itu, pihak KPK menegaskan bahwa penangkapan Bupati Ardito Wijaya adalah bagian dari upaya mereka untuk membersihkan sistem pemerintahan dari praktek-praktek korupsi yang sudah sangat merugikan negara dan masyarakat.
“Setiap orang yang terlibat dalam jaringan korupsi ini akan kami usut sampai ke akar-akarnya. Kami juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Kami berharap dengan penangkapan ini, akan ada efek jera bagi pejabat-pejabat lainnya yang masih berpikir untuk melakukan praktik korupsi,” tegas Firli.
Partai Golkar: Langkah ke Depan
Sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, Partai Golkar tentu memiliki tantangan besar untuk mempertahankan citranya di mata publik. Dalam menghadapi situasi ini, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Golkar akan terus memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa semua kadernya tidak terlibat dalam tindakan korupsi.
“Kami akan memperkuat pendidikan anti-korupsi di seluruh jajaran partai, baik di tingkat pusat maupun daerah. Golkar berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan kami akan terus melakukan perbaikan dalam hal internal partai,” jelas Airlangga.
Selain itu, Golkar juga berencana untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh kader-kadernya, khususnya yang duduk di posisi-posisi strategis di pemerintahan, agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan.
Kesimpulan: Golkar Menegaskan Komitmen Terhadap Pemberantasan Korupsi
Penangkapan Bupati Lampung Selatan, Ardito Wijaya, oleh KPK memberikan pelajaran penting bagi dunia politik Indonesia, termasuk Partai Golkar.
Partai Golkar kini berfokus pada penguatan internal dan memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
Golkar bertekad untuk tetap berjalan di jalur yang benar dan memastikan bahwa di masa depan, partai ini akan terus berkomitmen untuk bersih dari praktek-praktek yang merugikan rakyat dan negara.
